Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Damayanti. Foto: Naefuroji/Od

Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Damayanti menjelaskan Sekretariat Jenderal DPR RI akan mengembangkan sejarah kinerja Parlemen Indonesia melalui pendekatan historiografi. Hal itu disampaikannya saat menutup rangkaian pameran daring dengan tema ‘Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia’ yang diselenggarakan sejak 18 Oktober 2021 hingga 17 November 2021.

“Bicara sejarah itu bukan berarti membangun gedungnya saja. Tetapi sejarah kerja dari DPR. Sebagai contoh, saat membahas tentang RUU tentang Keolahragaan, historisnya seperti apa, dulu membuat RUU ini disahkan saat apa suasana kebatinannya dan sebagainya,” jelas Maya, sapaan akrab Damayanti di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

SAKSIKAN VIDEO TERKAIT : SEMINAR SEJARAH "POSISI DPR RI DALAM HISTORIOGRAFI INDONESIA"

Maya menambahkan, ide ini tercetus agar masyarakat dapat melihat dan memahami dinamika, dalam bentuk diskusi atau perdebatan para anggota dewan, saat lahirnya suatu kebijakan atau undang-undang di DPR RI. Pemahaman akan sejarah lahirnya suatu kebijakan ini, menurutnya, penting agar masyarakat tidak mudah menilai akan suatu klaim terhadap kinerja DPR RI.

“Selama ini kan image DPR itu kayak tukang stempel. Contoh, yang paling konkret adalah soal kenaikan BBM (bahan bakar minyak). Seolah DPR biarkan saja harga BBM naik saat ini. Ternyata, kalau kita tarik ke belakang di 2011, diketok bahwa harga BBM itu sudah diserahkan ke pasar,” jelas Maya.

Untuk memulai pembangunan sejarah parlemen ini, akan dimulai dari mendengar pendapat para pakar atau ahli sejarah yang dinilai mumpuni. Bahkan, pusat kajian yang nanti akan dibangun akan diproyeksikan untuk mengunjungi beberapa wilayah yang pernah menjadi ibu kota negara, seperti Yogyakarta, Bukittinggi, dan sebagainya.

Hal ini agar ada kesatuan sejarah saat terjadi pemindahan kekuasaan dengan proses politik yang ada di KNIP sebagai institusi parlemen saat itu.  “Jadi gagasan ini, akan saya sampaikan ke Pak Sekjen dan core-nya ada di Bagian Museum. Museum ini kan bisa di-back up dengan Bagian Perpustakaan yang satu rumpun dengan Bagian Arsip,” tambah Maya.

Diketahui, kegiatan seminar ini merupakan agenda penutup dari rangkaian pameran daring yang diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, sebagai pembicara kunci, dan beberapa narasumber seperti Prof. Susanto Zuhdi (UI), Prof. Bambang Purwanto (UGM), dan Prof. Amelia Fauzia (UIN Jakarta). (rdn/sf)